MANADO Kabarpost.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Program Pemberantasan Korupsi Terintegtasi Kepala Daerah Se-Sulawesi Utara, yang digelar di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Kamis (14/7/22).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Kepala Daerah dari 15 kabupaten/kota di Sulut, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi RI, Didik Agung Widjanarko bersama jajarannya, Forkopimda Sulut, pejabat eselon 2 Pemprov Sulut, Pimpinan DPRD kabupaten/kota, dan para tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Olly Dondokambey berharap kegiatan ini akan mampu memotivasi kita semua untuk dapat menghancurkan upaya dan karya dalam pencegahan korupsi, serta pelaksanaan program pemberatasan korupsi yang terintegrasi di daerah Bumi Nyiur Melambai ini.
“Kita telah sepakat bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang harus diberantas secara bersama-sama karena dampak buruknya terhadap sendi-sendi kehidupan serta proses pembangunan bangsa dalam upaya pemberantasan selama ini,” ujarnya.
Lanjut orang nomor 1 di Sulut ini, Kita telah berusaha untuk mengurangi korupsi dengan berbagai cara, KPK sendiri sadari selalu belum maksimal dan total sebagai aktor utama dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak korupsi di negara ini.
“Namun sebagaimana kita pahami pencegahan korupsi tidak boleh berhenti terlebih karena fenomena yang terjadi. Kita semua mulai dari KPK, Unsur pemerintah daerah komponen pembangunan hingga masyarakat masih harus bersama-sama satu irama dalam melakukan pencegahan terhadap korupsi,” kata Guebrnur Olly.
Untuk itu, ajak Gubernur Olly, mari kita semua terlibat dan berperan aktif, termasuk mengajak masyarakat untuk memberantas korupsi lewat tindakan yang paling murah dan efektif.
“Yaitu dengan tindakan pencegahan yang antara lain dapat ditempuh melalui kegiatan-kegiatan edukatif atau kegiatan bersifat informasi yang dapat memutus mata rantai kebiasaan korupsi,” tukasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa untuk sekarang ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara senantiasa selalu mendukung penuh program dan kegiatan dari KPK terutamanya program dan kegiatan koordinasi supervisi pencegahan korupsi atau korupsi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam kesempatan itu Gubernur Juga menyampaikan terkait dalam hal tersebut semuanya bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintah ke arah yang lebih transparan dan akuntabel sedang beberapa tahun terakhir pemerintah sudah untuk memenuhi target-target dokumen serta monitoring center professional dengan hambatan-hambatan serta kekurangan yang ada.
Lanjut Gubernur Olly, untuk ke depan kami akan berupaya lebih lagi dan mengikatkan formasi dalam pencapaian rencana tersebut berupaya lewat 8 bidang yang menjadi program utama kegiatan konsumsi PPK yakni :
1. Perencanaan.
2. penganggaran APBD
3. pengadaan barang dan jasa.
4. Pelayanan terpadu satu pintu.
5. Stabilitas manajemen ASN.
6.Tata kelola Dana Desa.
7. Mengoptimalisasi pendapatan daerah
8. manajemen aset daerah.
“Untuk itu dalam kaitan dengan itu. Saya berharap kiranya kegiatan ini dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan bersama. Serta kita jadikan sebagai wahana komunikasi aktif dan saling berbagi informasi dan gagasan terkait upaya ke depan dalam menghilangkan perilaku semakin mantap sehingga kita terus dapat meningkatkan pengawasan fungsional internal secara umum dalam mencegah dan memberantas korupsi di daerah Demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang setinggi-tingginya,” tandas Gubernur Olly.
(Ain)
