Next Post
https://www.kabarpost.com/wp-content/uploads/2021/08/cropped-logo-kabarpost.jpg

Rakor Dukcapil, Mangala Beber Isu Strategis Terkait Administrasi Kependudukan

Asisten I Sekdaprov Bidang Pemerintahan dan Kesra, Denny Mangala saat membawakan sambutan dalam Rakor. (Foto.Ain)
Asisten I Sekdaprov Bidang Pemerintahan dan Kesra, Denny Mangala saat membawakan sambutan dalam Rakor. (Foto.Ain)

MANADO Kabarpost.com – Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB Daerah Provinsi Sulut menggelar

Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kamis (4/11/21).

Mengawali sambutan Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang dibawakan oleh Asisten I Sekdaprov Bidang Pemerintahan dan Kesra, Denny Mangala mengatakan, Kita perlu bersyukur karena kondisi saat ini untuk covid 19 di Sulut sudah melandai.
“Tapi kita harus tetap taat protokol kesehatan,” ingatnya.

Mangala pun mengapresiasi Dinas Dukcapil dan Keluarga Berencana (KB)  yang sudah inisiasi terlaksananya rapat ini.
“Tentunya, dalam rapat ini, akan terbangun persepsi yang sama dalam pengelolaan administrasi,” ucapnya.

Implementasinya, lanjut Mangala, berbagai problem yang muncul, case yang muncul terkait pengelolaan administrasi, kita harus saling share.
Administrasi kependudukan merupakan hal penting dalam hal pembangunan.

“Keadaan penduduk dalam kondisi suatu daerah kiranya dapat saling bersinergi, agar data kependudukan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk menunjang pembangunan di daerah,” tukasnya.

Masih kata Mangala, Pentingnya pelaksanaan tugas adminstrasi kependudukan berpedoman pada Undang-undang agar tidak terjadi kesalahan mendasar terkait produk administrasi  yang dibuat.
Dan tentunya harus ada koordinasi yang baik dan berkesinambungan agar tidak terjadi masalah.

“Tentunya perlu juga kerjasama yang baik, agar program kegiatan dapat terealisasi, anggaran dari dinas kabupaten/kota termasuk juga provinsi,” tandas Mangala.

Saat menjadi Nara sumber dalam kegiatan tersebut, Mangala membeberkan beberapa isu strategis terkait dengan administrasi kependudukan, yakni;

Pertama, Masalah security (keamanan). Kenapa dokumen ini menjadi isu strategis khususnya security karena diikuti di media, sudah cetak e-KTP aksesnya cuma beberapa yang ditentukan, tapi masih ada yang memalsukan.

“Padahal Undang Undang Adminsitrasi Kependudukan sudah jelas sanksinya pidana, tuntutan 6 tahun denda 75 juta. Tapi masih ada juga (palsukan) karena memang suasana sekarang dalam era digital banyak fasiltias teknologi yang bisa memalsukan,” terangnya.
Kedua , dokumen privacy. Sebab, dewasa ini data pribadi sudah ‘dikantongi’ sejumlah bank dan lembaga lainnya.

“Ini pak dirjen sampaikan di banyak kesempatan, beliau banyak di-bully. Kenapa kita punya data ada di bank ini bank itu. Tanpa torang sadari setiap keperluan torang pasti diminta KTP. Satu institusi dapat KTP kemudian beredar sudah ke mana-mana,” imbuhnya.

Ketiga, dokumen kependudukan ini memiliki fungsi kemanfaatan.

“Dulu orang belum melihat data ini berikan manfaat positif. Tapi sekarang ini data sangat urgent. Bayangkan negara kita nomor lima penduduk terbesar di dunia. Ada 276 juta sekian. Bayangkan itu. Cuma update satu desa saja butuh bulan-bulan baru kelar, apalagi urus negara. Ini luar biasa. Kalau tidak ada dokumen kependudukan sulit torang wujudkan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil dan KB Daerah Provinsi Sulut Voura Kumendong mengatakan, tujuan pelaksanaan Rakor ini dalam rangka sinergitas antara provinsi dan kabupaten/kota, untuk tertib pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota.
“Juga nanti akan ada share yang akan adakan inovasi disetiap daerah, tentunya beda-beda, jadi aturannya sama namun implementasinya atau pelaksanaannya di kabupaten/kota, ada yang lebih baik untuk menjangkau masyarakat,” terangnya.
Lanjut Kumendong menjelaskan, dalam rangka pelayanan, misalnya, di Kepulauan Sangihe, jadi ada sistem jemput bola, pegawai dari kabupaten buat pelayanan, kemudian untuk Kartu Identitas Anak (KIA) harus kerjasama dengan dinas pendidikan.
“Dan syukurnya Sulut untuk KIA dalam target nasional sudah capai, dengan presentase sebanyak 96 persen sekian. Namun untuk Kabupaten Boltim belum capai, masih rendah.
Kami dari Dukcapil Provinsi sudah turun langsung dan melihat kendalanya di alat cetak, tapi data-data anak semuanya sudah ada. Jadi sangat dibutuhkan juga kesadaran masyarakat untuk anaknya membuat KIA,” tukasnya.

Diketahui yang menjadi Nara sumber dalam kegiatan tersebut, Asisten I Sekdaprov Bidang Pemerintahan dan Kesra, Denny Mangala, Kepala BPS Provinsi Sulut Asim Saputra, dan Kabag Perencanaan Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Adel Trilius.
Turut hadir dalam kegiatan, Kadis Dukcapil dan KB Daerah Provinsi Sulut Voura Kumendong, Sekretaris Dinas Dukcapil dan KB Daerah Provinsi Sulut Wendy Karwur dan para perwakilan dari 15 kabupaten/kota di Sulut.

(Ain)

Admin

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

banner

Recent News

themediagrid.com, J8FXQA, DIRECT, 35d5010d7789b49d
google.com, pub-8668870452462831, DIRECT, f08c47fec0942fa0
google.com, pub-8668870452462831, DIRECT, f08c47fec0942fa0