MANADO Kabarpost.com – Mewakili Walikota Manado, Andrei Angouw, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado, DR Micler CS Lakat SH MH membuka sosialsisai indeks efektifitas pemgendalian Korupsi (IEPK) Tahun 2924 yang digelar oleh pemerintah Kita (Pemkot) Manado, melalui Inspektorat yang bertempat di Aula Serbaguna, (19/03/2024).
Sekda Dr Micler C.S Lakat, SH.MH saat membuka kegiatan mengatakan bahwa Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah sebuah model pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi di lingkungan pemerintah.
Sebuah upaya penilaian kemajuan pengelolaan risiko korupsi serta memberikan pemahaman terkait dengan pencegahan, pengelolaan atau pengendalian korupsi.
“Manfaat IEPK ini antara lain dapat memberikan basis data perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian pada isu pencegahan korupsi”, ujarnya.
Sebelumnya, Inspektur Kota Manado Juddy Edward dalam laporannya mengatakan dasar pelaksanaan kegiatan ini yang pertama adalah Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Yang kedua adalah Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Dan yang ketiga Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado tentang penyelenggaraan sosialisasi imi.
“Sosialisasi IEPK ini adalah upaya mengukur kemajuan “pengelolaan” risiko korupsi demi menajamkan strategi pengawasan atas masalah korupsi di Pemerintah Kota Manado,” ujar Juddy.
Dikatakannya, berbagai upaya pengawasan melalui strategi preventif, represif, dan edukatif perlu dilaksanakan secara terukur.
Secara integratif kemajuannya perlu dinilai dan dikenali gap atau kesenjangan yang seharusnya menjadi area prioritas untuk dilakukan intervensi dengan tools pengawasan yang tepat.IEPK adalah kerangka pengukuran yang pengembangannya lahir dari keprihatinan atas hal tersebut.
Melalui pengukuran IEPK, nilai tambah pengawasan pengendalian korupsi di dalam organisasi publik berusaha ditingkatkan.
“Pengukuran bukan hanya soal memberikan predikat kinerja pengendalian korupsi, tetapi menjadi landasan bagi roadmap pembangunan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal organisasi publik,” tandasnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Bambang Ari Setiono CA CFrA,CGCAE, Sekretaris Daerah Kota Manado Dr Micler C.S Lakat SH.MH, Asisten I Ato Bulo, para kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Manado serta peserta sosialisasi.
(*/Reza)
