Next Post
16-45-16-hv5bMF
https://www.kabarpost.com/wp-content/uploads/2021/08/cropped-logo-kabarpost.jpg

Rapat Paripurna, MJP Sentil Soal Perda Disabilitas

Anggota DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan
Anggota DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan

 

MANADO Kabarpost.com – Anggota DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan disela pelaksanaan Rapat Paripurna penyampaian/penjelasan Gubernur terhadap ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2022 serta pemandangan umum fraksi terhadap ranperda tersebut sekaligus tanggapan/jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi, Selasa (20/09/2022) menyuarakan terkait Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas yang merupakan Perda Inisiatif DPRD Sulut.

Dikatakan yang akrab disapa MJP ini, Perda Nomor 8 Tahun 2021 ini merupakan Perda inisiatif DPRD yang telah disepakati bersama eksekutif. Isi Perda ini pula untuk menjamin hak-hak dan kesetaraan penyandang Disabilitas.

“Sejak awal tahun 2022, Perda ini sudah kami (DPRD) sosialisasikan ke masyarakat. Oleh karena itu tidak sedikit anggaran yang dikeluarkan dalam sosialisasi Perda tersebut,” kata MJP.

“Tentunya kami (DPRD) bukan lagi sekedar bangga melahirkan sebuah Perda Inisiatif tapi tentu kami berharap Perda ini bisa aplikatif yang bisa menjawab kerinduan dari saudara-saudara kita penyandang disabilitas,” sebutnya.

Untuk memastikan hal itu, Dirinya berharap Pemerintah Provinsi Sulut untuk serius menjalankan amanat Perda ini. Dimulai dari keberpihakan politik anggaran di tahun anggaran perubahan tahun 2022 dan APBD tahun 2023.

“Contoh, anggaran pemberdayaan di bidang tenaga kerja, kami (DPRD) mendorong agar ada kuota khusus dalam melatih para penyandang Disabilitas dibawah BLK pemprov Sulut. Kalau dibuka secara umum, kaum disabilitas sulit mendapatkan kesempatan,” ungkap Ketua DPW PSI Sulut.

Ia mengatakan, ketika para kaum Disabilitas mendapatkan sertifikasi melalui pelatihan itu, DPRD dan Disnakertrans bersama-sama mendorong agar mereka bisa diberikan kesempatan untuk bekerja di perusahaan swasta maupun di Instansi Pemerintah.

“Karena ada amanat konstitusi UU nomor 8 tahun 2016 tentang Disabilitas dan juga Perda nomor 8 tahun 2021 yang menyebutkan satu persen dari total tenaga kerja di perusahaan swasta itu memperkerjakan saudara-saudara kita penyandang Disabilitas,” tegas Wakil Ketua BAPEMPERDA DPRD Sulut itu.

MJP mencontohkan di bidang olahraga, di Peparnas baru-baru ini hasil dengan PON itu tidak jauh berbeda, Kontingen Sulut mendapatkan 14 medali, 3 emas, 8 perak dan 3 perunggu dari kaum Disabilitas. Oleh karena itu mereka juga butuh keberpihakan politik anggaran di bidang olahraga.

“Di bidang Infrastruktur, saya berharap itu dimulai dari kantor Gubernur sulut dan kantor DPRD Sulut, aksesibilitas terhadap kaum Disabilitas harus diberikan,” tandasnya.

 

(*/jane)

Admin

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

banner

Recent News

themediagrid.com, J8FXQA, DIRECT, 35d5010d7789b49d
google.com, pub-8668870452462831, DIRECT, f08c47fec0942fa0