MANADO Kabarpost.com – Masih adanya keluhan dari para pekerja yang dibayar upah tidak sesuai dengan peraturan termasuk peraturan gubernur yaitu Rp.3.310.723 membuat Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Melky Jahkin Pangemanan (MJP) angkat bicara.
Menurutnya, perusahan wajib membayar upah pekerja sesuai yang ditetapkan pemerintah. Dirinya pun mendesak agar dinas terkait yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut agar melakukan fungsi pengawasan yang ketat.
“Ini menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah melalui dinas Tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Sulawesi utara,” ucap Melky saat diwawancarai awak media ini di ruang kerjanya, Rabu (16/3/2022) siang.
Dengan tegas disampaikan Melky Dinas Tenaga Kerja harus melakukan kontrol terhadap perusahaan.
“Ini karena masih ada aspirasi terkait perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan perintah konstitusi.
Namun oleh Melky dibutuhkan juga informasi dari para pekerja.
” Sehingga pemerintah dalam melakukan pengawasan secara berkala bisa mendapatkan informasi yang benar,” tutur personil di Komisi IV Bidang Kesakahteraan Rakyat (Kesra) ini.
Ditegaskan oleh Legislator dapil Minut-Bitung ini, bila ditemukan adanya pelanggaran oleh pihak perusahaan dalam arti tidak membayar upah sesuai yang ditetapkan pemerintah maka wajib di tindak tegas.
“Ada sanksi yang akan diterima oleh pihak perusahaan,” sebut dia.
Lebih tegas lagi dikatakan Melky, bila tindakan tersebut disengaja pihak perusahaan maka ada sanksi pidana.
“Bukan hanya itu ada juga sanksi pembekuan terhadap perusahan itu,” tegas Melky.
Melky menghimbau agar Dinaker Sulut harus mampu melaksanakan fungsi kontrol yang maksimal.
Kunci Melky bahwa sebagai Anggota Dewan dirinya akan terus memperjuangkan hak rakyat.
“Kami sebagai wakil rakyat di lembaga politik ini akan terus berpihak pada kepentingan rakyat,” tutup Melky.
(Jane)
