MANADO Kabarpost.com – Tahun lalu DPRD Provinsi Sulawesi Utara menetapkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Adapun kedua Perda tersebut yaitu Perda nomor 8 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan juga Perda nomor 9 tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
Pun tindak lanjut para Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut mulai melakukan Sosialisasi Perda (Sosper) kepada masyarakat di dapil masing-masing.
Ini juga yang dilakukan Anggota Dewan dapil Manado, Amir Liputo. Sabtu (22/1/2022) tepatnya di ruang rapat serba guna gedung kantor DRPD Sulut, bersama Tim Ahli dan puluhan masyarakat Manado termasuk penyandang disabilitas kedua Perda itu disosialisasikan.
Pun khusus Perda Disabilitas, Amir Liputo mendapati beberapa hal penting untuk menjalankan Perda ini.
Diantaranya, para penyandang Disabilitas meminta ketersediaan tenaga Juru Bahasa Isyarat dalam agenda resmi DPRD Sulut.
“Ini agar penyandang disabilitas bisa mengetahui dan mengikuti agenda resmi para wakil rakyat, karena itu dimintakan sekretariat dapat menyiapkannya,” tegas Liputo.
Selain itu, juga dimitakan agar perkantoran mampu menyediakan keterwakilan disabiltas untuk menjadi tenaga harian lepas di institusi perkantoran pemerintah daerah.
“Saya akan meminta agar setidaknya 2 orang disabilitas menjadi THL khusus di sekretariat dewan. Ini perlu dilakukan untuk menjadi contoh terhadap dinas lainnya,” lugas Liputo.
Liputo menyadari, untuk menjalankan perda ini dibutuhkan topangan kebijakan anggaran.
“Aturan ini perlu topangan anggaran,
Tahun depan akan dipresure agar penganggaran bisa jadi perhatian pemerintah Provinsi,” tandasnya.
(jane)
