Next Post
IMG-20221224-WA0012
IMG-20221112-WA0007
https://www.kabarpost.com/wp-content/uploads/2021/08/cropped-logo-kabarpost.jpg

Rakor dengan BPN, Sekdaprov Dorong Percepat Pengurusan Sertifikat Tanah Aset Pemprov Sulut

IMG-20220606-WA0046

 

MANADO Kabarpost.com – Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Tahapan Percepatan Penerbitan Sertifikat Atas Tanah Milik Pemprov Sulut di ruang FJ Tumbelaka, Kantor Gubernur Sulut, Senin (6/6/2022) dan dihadiri Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sulut Luthfi Zakaria, perwakilan BPN kabupaten/kota serta instansi terkait di Pemprov Sulut.

Penjabat Sekdaprov Sulawesi Utara (Sulut) Praseno Hadi mendorong instansi terkait untuk mempercepat proses pengurusan sertifikat tanah aset Pemprov Sulut.

Praseno dalam kesempatan itu meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulut Sulut untuk secepatnya melengkapi dokumen agar dapat didaftarkan di BPN, dan dibuatkan sertifikat tanah milik Pemprov Sulut.

“Paling susah dokumen kurang lengkap dan fisiknya tak dikuasai,” ungkapnya.

Dari data yang diterimanya, ungkap Praseno, untuk tahun 2022 ini baru 79 bidang tanah yang siap didaftarkan ke BPN.

“Untuk 99 bidang tanah masih dalam persiapan dokumen pendaftaran,” katanya.

Diketahui, empat tahun belakangan ini dalam pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, ada 249 bidang tanah dari total 397 bidang tanah yang sudah bersertifikat. Untuk tahun ini saja telah terbit 12 sertifikat tanah.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sulut Luthfi Zakaria mengatakan dalam penertiban sertifikat tanah, pemerintah harus penuhi dua aspek, yakni data yudisif dan data fisik.

“Setidaknya ada empat kuadran yang terjadi di lapangan. Kadang-kadang di lapangan tak ada dokumen bahkan fisiknya tidak ada. Ada dokumen yang kurang lengkap tapi fisiknya dikuasai. Kuadran lainnya, dokumen lengkap tapi fisiknya tak dikuasai. Ini yang jadi problem,” ujar Zakaria.

Ia menjelaskan untuk kuadran dokumen yang tak lengkap tapi fisiknya dikuasai Pemprov Sulut, bisa diproses BPN dengan syarat ada surat pernyataan.

“Itu mudah tetapi jangan digampangin. Karena pada sekarang ini tak menutup kemungkinan tanah pemerintah digugat. Dulu mungkin tak ada digugat, tapi sekarang ada,” kata Zakaria.

Di tempat yang sama, Kepala BKAD Provinsi Sulut, Femmy Suluh memberikan apresiasi kepada pihak BPN yang ada di kabupaten/kota di Sulut. Sebab, dalam proses penertiban sertifikat berjalan dengan baik.

Kendati demikian, Femmy mengakui dalam persiapan dokumen untuk pembuatan sertifikat tanah perlu kerja keras.

“Mengelola tanah ternyata tidak mudah. Teman-teman di bidang aset sudah berusaha tapi memang harus berlari lebih kencang lagi,” tuturnya sembari mengharapkan sinergitas dengan BPN Sulut.

(*/Ain)

 

Admin

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

banner

Recent News

themediagrid.com, J8FXQA, DIRECT, 35d5010d7789b49d
google.com, pub-8668870452462831, DIRECT, f08c47fec0942fa0