MANADO Kabarpost.com – Gubernur Sulut Olly Dondokambey melalui Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sulut Meicky Onibala meminta kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak keluar daerah selama berlangsungnya pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kepala dan Bendahara OPD juga harus Pro Aktif memberikan laporan keuangan, ini merupakan perintah dari Pak Gubernur Olly Dondokambey,” tegas Onibala saat diwawancarai usai rapat bersama tim pemeriksa BPK RI di Ruang Tumbelaka, Senin (21/3/22).
Ia juga mengingatkan agar OPD harus Pro aktif, agar bisa meraih kembali opini WTP.
“Pokoknya dilarang keluar daerah sampai selesai pemeriksaan,” tegas Onibala.
Sebelumnya, saat menghadiri Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (18/3/2022) akhir pekan lalu. Gubernur Olly menyampaikan, bahwa melalui Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akan diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan diharapkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah di pemerintah daerah, baik Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh Kabupaten Kota akan mengalami peningkatan.
Sementara itu Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Bapak Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA. menyatakan bahwa Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kepala Perwakilan BPK menambahkan, mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sehingga secara keseluruhan mengalami kenaikan yang signifikan.
Diharapkan pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh BPK perwakilan Sulawesi Utara.
(*/Ain)
