MANADO Kabarpost.com – Walikota Manado, Andrei Angouw ikut serta dalam retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jumat (21/2/2025). Dimana, hal tersebut nampak dalam foto yang beredar luas.
Andrei Angouw terlihat memakai baju loreng dan berfoto bersama Yulius Selvanus Komaling dan para kepala daerah lainnya asal Sulawesi Utara yang ikut retreat. Kesediaan Andrei ikut retreat meski kader PDIP sudah diinstruksikan menunda ikut retreat menuai pujian warga. Andrei disebut lebih mengedepankan kepentingan masyarakat.
Diketahui, PDIP melarang kadernya yang menjadi kepala daerah untuk hadir mengikuti retret di Magelang. Usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK malam tadi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan edaran resmi.
Isinya perintah agar kader PDIP yang menjadi kepala daerah untuk menunda berangkat ke retret di Magelang. Instruksi itu tertuang dalam Surat Nomor 7294 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).
Ada dua perintah. Pertama, meminta para kepala daerah dari kader PDIP menunda keberangkatan ke Magelang dan jika sudah telanjur berangkat diminta berhenti.
Kemudian poin kedua, yakni para kepala daerah yang merupakan kader diminta selalu mengaktifkan alat komunikasi untuk siaga menerima perintah dari Megawati.
Tanggapan Akademisi Unsrat Akademisi Sulawesi Utara dari Universitas Samrat Manado Josef Kairupan menanggapi surat dari DPP PDIP ini.
Menurut Josef sejatinya kepala daerah yang telah dilantik terikat oleh sumpah atau janji kepada Tuhan bahwa akan melakukan kewajiban sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan segala perundang-undangan dan peraturan lainnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.
“Dengan demikian ada tanggungjawab yang menjadi prioritas disaat telah dilantik menjadi kepala daerah,” ujar Josef, Jumat (21/2/2025).
Kata Josef kepentingan yang lebih besar, kepentingan masyarakat dan kepentingan umum, kepentingan nusa dan bangsa menjadi fokus pengabdian dan prioritas, artinya masyarakat di daerah telah memberikan kepercayaan untuk memilihnya, dan bekerja untuk rakyat, membangun daerah.
“Jika instruksi partai itu keluar sebelum pelantikan, silahkan saja kepala daerah terpilih untuk mengikuti instruksi tersebut, tetapi harus juga sadar diri, tidak usah ikut pelantikan,” pungkasnya.
(*)
