MANADO Kabarpost.com – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, Kamis (16/12/2021) menghadiri Seminar Nasional yang diselenggarakan Universitas Politeknik Negeri Manado, yang bertempat di Aula Politeknik Negeri Manado.
Dalam kunjungan tersebut, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, pentingnya kehadiran negara untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
(Kepala BP2MI, Brani saat diwawancara sejumlah awak media)
“Peran negara untuk hadir memberi pelayanan pada masyarakat dan kesejahteraan, merupakan kewajiban yang terus dilakukan BP2MI terhadap PMI. Visi besar soal keberpihakan, kehadiran negara inilah yang diperintahkan Presiden Jokowi dengan melindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki,” tegas Brani sapaan akrab Kepala BP2MI ini.
Lanjut Brani mengatakan, pada Seminar Nasional pengembangan pendidikan vokasi dalam rangka peningkatan kualitas SDM, bagi percepatan pembangunan kawasan Timur Indonesia kerja sama BP2-KTI dengan Politeknik Negeri Manado tersebut, Benny menjelaskan soal presentasi angka penempatan ilegal PMI yang menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia.
“Saya tegas mengatakan bahwa Indonesia masih darurat penempatan ilegal PMI. Itu sebabnya, keterlibatan semua pihak untuk mengedukasi masyarakat dan calon PMI agar tidak lagi mengikuti bujuk rayu sindikat penempatan ilegal PMI. Melainkan mengikuti penempatan PMI yang prosedural,” ujar Brani di hadapan Direktur Politeknik Negeri Manado dan disaksikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno.
Brani mengatakan bahwa ketimpangan pembangunan yang berjalan dan dipelihara cukup lama telah dibongkar Presiden Jokowi. Dimana paradigma pembangunan Jawa sentris, Jakarta sentris, Barat dan Timur. Menjadi pembangunan Indonesia sentris.
Sementara itu, dalam sambutan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Asiano Gammy Kawatu, bahwa denyut pembangunan berkelanjutan terus dipacu pemerintah daerah Sulut.
“Pembangunan berkelanjutan harus konsisten didorong dan harus berpihak pada kepentingan masyarakat kebanyakan. Pemprov Sulawesi Utara mengambil peran mensejahterakan masyarakat. Terutama dalam urusan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Tidak boleh ada pembangunan yang mendiskriminasi masyarakat,” tutur Kawatu.
Selanjutnya, Direktur Politeknik Negeri Manado, Mareyke Alelo, MBA menyampaikan apresiasi kepada sejumlah keynote speaker dan narasumber yang memberikan kontribusi dalam Seminar Nasional tersebut. Direktur berharap Seminar ini melahirkan konsep perubahan dan usulan yang dapat direalisasikan dalam wujud program kolaboratif.
(*/Reza)
