Next Post
16-45-16-hv5bMF
https://www.kabarpost.com/wp-content/uploads/2021/08/cropped-logo-kabarpost.jpg

HUT ke 77 Kemerdekaan RI, 1557 Napi di Sulut Terima Remisi

WhatsApp_Image_2022-08-17_at_14-25-50

MANADO Kabarpost.com – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey diwakili Pj Sekdaprov Sulut Praseno Hadi menyerahkan remisi kepada 283 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Manado, Rabu (17/8/2022). Pemberian remisi ini adalah bagian dari HUT Kemerdekaan RI ke-77.

Adapun jumlah napi di seluruh lapas di Sulut yang menerima remisi HUT RI ke-77 sebanyak 1.557 orang.

Pj Sekdaprov sendiri secara simbolis menyerahkan SK pemberian remisi kepada 3 perwakilan warga binaan lapas, sambil disaksikan jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut.

Adapun tolak ukur pemberian remisi tidak didasarkan pada latar belakang pelanggaran hukum, akan tetapi didasarkan pada perilaku mereka selama menjalani pidana.

Dalam acara tersebut, selain menyerahkan SK remisi, Pj Sekdaprov juga membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menyebut bahwa tema HUT RI ke-77 yaitu Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat, bermakna tersendiri yang diartikan untuk menghadapi perubahan kondisi pandemi.

“Kemerdekaan bangsa Indonesia yang merupakan nikmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa wajib kita syukuri, termasuk oleh kita semua dan para warga binaan pemasyarakatan,” katanya.

Lanjut Sekdaprov, pemerintah memberi apresiasi dengan memberikan remisi atau pengurangan masa menjalani pidana, bagi mereka yang menunjukan prestasi, dedikasi, disiplin yang tinggi dalam mengikuti program pembinaan, serta telah memenuhi syarat substantif, dan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang.

Masih dalam sambutan Menkumham, Pj Sekdaprov menjelaskan bahwa bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-77, pemerintah memberikan remisi kepada 168.916 orang narapidana di seluruh Indonesia terdiri dari remisi umum I 166.191 orang, dan remisi umum II 2.725 orang.

Sebagai informasi, remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Ini juga telah diatur secara legal formal dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

(*/Ain)

 

Admin

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

banner

Recent News

themediagrid.com, J8FXQA, DIRECT, 35d5010d7789b49d
google.com, pub-8668870452462831, DIRECT, f08c47fec0942fa0