MANADO Kabarpost.com – Sebanyak 4300 petugas dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) akan turun lapangan sejak tanggal 15 Oktober hingga 14 November 2022, hal ini dilakukan untuk melaksanakan pendataan, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Hal tersebut diungkapkan Kepala BPS Sulut Asim Saputra saat melakukan Rapat Koordinasi Daerah BPS, dengan Tema ‘Penguatan Strategi Lapangan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi, Susenas, Sakernas dan Survei Biaya Hidup 2022’ yang di gelar di gedung Mapaluse Kantor Gubernur Sulut, Kamis (06/10/2022).
Lebih jauh dijelaskan Asim, Regsosek merupakan mandat Presiden RI, kepada BPS untuk mendata seluruh warga NKRI, tidak terkecuali Sulut, untuk basis data perlindungan sosial.
Data Registrasi Sosial Ekonomi ini ditujukan untuk membangun basis data sistem perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“Dengan demikian data ini sangat dibutuhkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial,” katanya.
Lanjut kata Asim, selama ini Pemerintah menggulirkan banyak program bantuan sosial. Bahkan di berbagai Kementerian banyak program-program bantuan sosial untuk masyarakat, apalagi pada saat pandemi Covid 19 maupun pasca kenaikan BBM.
Bantuan-bantuan ini dianggap belum sepenuhnya efektif untuk menanggulangi berbagai keadaan.
“Seperti kita ketahui pada masa pandemi misalnya banyak masyarakat yang terdampak langsung dari pandemi akan tetapi program-program bantuan ini belum mengcover semua penduduk,” paparnya.
Regsosek yang dilaksanakan ini, kata Asim bertujuan untuk menghadirkan semua warga agar masuk di dalam sistem registrasi untuk perlindungan sosial.
Data ini menjadi data rujukan untuk semua bantuan.
“Tidak hanya untuk bantuan bagi warga miskin tetapi semua bantuan yang melibatkan kebutuhan masyarakat untuk UMKM, penyandang disabilitas, para pegiat agama pemuka agama dan lainnya,” ucapnya.
BPS tidak mungkin menjalankan kegiatan ini sendirian, untuk itu, Asim mengharapkan dukungan semua pihak. Tidak hanya dari pemerintah daerah tetapi juga dukungan komunitas, jajaran TNI Polri untuk pendataan lapangan.
“Menteri Keuangan menugaskan BPS untuk mengawal data ini agar terus terupdate sepanjang waktu. Hal ini tentu perlu kerja sama semua pihak. Kami perlu meminta izin kepada semua kalangan agar petugas kami sekitar 4.300 orang bisa datang ke keluarga-keluarga maupun perumahan demi perumahan,” tandasnya sembari berkomitmen BPS siap menjaga data yang dihasilkan.
“Data ini harus kita jaga, tidak boleh lagi data itu setelah dikumpulkan terus berlalu begitu saja,” tambahnya.
Kepada masyarakat diminta untuk dukungannya, dengan membuka pintu rumah.
“Kami sangat mengharapkan dukungan masyarakat dan tokoh agama termasuk juga komunitas budaya, agar kita semua bisa mencatatkan semua warga di dalam registrasi sosial ekonomi,” ujar Asim.
Adanya penduduk yang tidak pernah mendapatkan bantuan, padahal sangat layak. Diharapkan kejadian ini tidak kembali berulang karena mereka masuk register people.
Program Regsosek diharapkan juga mencatat warga yang unregister people, yang nantinya dilakukan Dinas Dukcapil, sehingga dapat menyelesaikan kekurangan tersebut.
“Strategi yang kami lakukan di lapangan dengan berbagai pengalaman yang dilakukan BPS tidak cukup hanya sekedar untuk menjangkau seluruh warga. Kita ingin memastikan semua masyarakat tidak satu orang pun yang kita lewati. Termasuk tunawisma,” serunya.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur bidang Pembangunan dan Ekonomi Daniel Mewengkang, menyampaikan Pemerintah Provinsi Sulut,
merespon positif program Regsosesk.
Melaui data Registrasi Sosial Ekonomi, Sulut akan menyajikan basis data dan profil ekonomi maupun tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu program ini harus dikawal agar pendataan yang dilakukan dapat meminimalisir rekayasa data. Karena ini penting sebagai penetuan kebijakan dan pembangunan,” kata Mewengkang.
Pendataan awal Regsosek, sambung Mewengkang mampu melihat kondisi yang ada yang selalu dinamis yang dipengaruhi banyak hal, mulai dari sosial ekonomi bahkan pasca pandemi.
“Pendataan yang dilakukan, kiranya dapat memberikan solusi dalam penggunaannya, khususnya kurang tepatnya penerima program bantuan, dengan menyisir penduduk yang tidak mendapatkan bantuan padahal secara riil sangat membutuhkan,” tukasnya.
Dia juga mengingatkan seluruh Perangkat Daerah yang ada di Sulut turut membantu suksesnta Regsosek bersama BPS. Untuk menginformasikan secara masif kepada masyarakat.
“Tujuannya tidak terjadi konflik di tengah masyarakat. Pendataan awal Regsosek yang dilakukan dari pintu ke pintu yang perlu dikemas sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya satu data dalam intervensi sosial,” tandasnya.
Kegiatan yang diikuti dengan talk show yang turut dihadiri Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Sulut, Lukman Lapandengan, Aster Kasdam XIII/Merdeka dan pejabat BPS Sulut.
(Ain)
