MANADO Kabarpost.com – Christine Irene Nansi Howan, meminta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulut di bawah pimpinan Kombes Pol Gani Fernando Siahaan untuk menyeriusi laporan penyerobotan lahan yang diduga dilakukan Dirut PDAM Manado MT alias Meiky.
Pasalnya, sampai saat ini, laporan yang mereka adukan itu belum memiliki perkembangan sama sekali. Bahkan, saat dia bertemu Direktur Ditreskrimum Polda Sulut pada Rabu 13 April 2023, Direktur Ditreskrimum menyarankan mereka untuk bersabar, menyusul perkara ini telah dilaporkan ke Biro Wassidik Mabes Polri untuk dilakukan supervise atau asistensi.
Dan terkait naik tidaknya perkara itu tergantung Biro Wassidik Mabes Polri. Pernyataan Direktur Ditreskrimum Polda Sulut lanjut Howan, sangat berbeda dari kenyataan. Sebab, sewaktu mereka mengecek perkembangan laporan tersebut ke Biro Wassidik Mabes Polri, sumber di Biro Wassidik Mabes Polri menjelaskan belum menerima laporan dari Polda Sulut soal dugaan penyerobotan lahan mantan Bankir Bank SulutGo itu.
“Kita diminta untuk sabar, katanya (Direskrimum) tunggu saja asistensi dari Mabes Polri yang timnya akan datang dari Mabes Polri di sini (Manado) untuk melakukan gelar lagi. Karena yang terjadi pada tanggal 17 November 2022 tidak dianggap gelar, katanya hanya bersifat pemberitahuan saja. Selain tidak mengakui gelar perkara yang dipimpin Wadireskrimum Polda Sulut (AKBP Bambang Gatot Ashari) pada tanggal 17 November 2022, kami menilai Dir berbohong di sini,” kata Howan, Selasa (18/4/2023).
Dia pun menduga, pernyataan Direktur Ditreskrimum itu hanya alasan untuk membuat kabur laporan yang mereka layangkan, mengingat saksi ahli hukum pidana jelas menyebut perbuatan Dirut PDAM Manado memiliki unsur sebagaimana dalam laporan dugaan penyerobotan lahan. Terlebih lagi, hasil gelar perkara pada 17 November 2022 menyatakan laporan harus dilanjutkan.
Ditambahkan penasehat hukum Christine Irene Nansi Howan, Clift Pitoy SH, dia akan kembali melayangkan surat ke Kapolda Sulut Irjen Pol Drs. Setyo Budiyanto, S.H., M.H., dan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si mengenai pernyataan Direktur Ditreskrimum Polda Sulut ini.
“Kita akan menyurat lagi ke Kapolda, ke Kapolri untuk menanyakan apakah benar yang sudah disampaikan Direktur tanggal 17 November 2022 itu bukan gelar perkara. Sementara undangannya ditulis gelar perkara. Di ruangan itu juga ada pimpinan gelar, yaitu Wadireskrimum,” kata Clift.
Direktur Ditreskrimum Polda Sulut Kombes Pol Gani Fernando Siahaan ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum memberikan pernyataan mengenai keterangan Christine Irene Nansi Howan itu.
Kasus dugaan penyerobotan lahan ini sendiri awalnya dilayangkan pelapor di Mapolresta Manado. Tiga tahun ditangani, kasus tersebut dihentikan dengan alasan alat bukti tidak cukup, kendati saksi ahli hukum pidana Dr Michael Barama SH MH secara gamblang menyebut laporan Christine Irene Nansi Howan itu memenuhi unsur pidana.
Curiga dengan proses penyelidikan yang dilakukan pihak Polresta Manado, pelapor kemudian melayangkan pengaduan masyarakat atau Dumas di Polda Sulut dengan harapan laporan tersebut bisa dibuka kembali. Sedangkan untuk penyidik Polresta Manado yang menangani laporan dugaan penyerobotan lahan di Jalan Wakeke, Kelurahan Wenang Utara Lingkungan III Kecamatan Wenang diadukan ke Propam Polda Sulut.
Oleh hakim komisi kode etik dan profesi Polri menjatuhkan hukuman demosi atau penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun kepada Aiptu FT karena dianggap tidak profesional dalam melakukan tugas penyelidikan.
Diketahui pula, Dirut PDAM Manado itu dilaporkan ke polisi karena diduga menyerobot lahan untuk membangun hotel 12 lantai di lahan eks RM Dego Dego Kawasan Wakeke Kelurahan Wenang Utara Lingkungan III Kecamatan Wenang.
(Aldrin)
