MANADO Kabarpost.com – Ir. Julius Jems Tuuk, salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan tegas mengatakan bahwa menolak bila dalam penataan APBD 2023 nanti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sulut menata pengadaan mobil dinas (Mobnas).
“”Otaknya dimana? APBD kita tidak punya. Pak ketua saya susah menerima dengan akal paling tidak sehat pun saya susah untuk menerima,” sembur Tuuk, saat rapat Banggar dengan TAPD Provinsi Sulut, Jumat (4/11/2022) berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Oleh sebab itu lanjut Tuuk, meminta Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Praseno Hadi dan Kepala BAPPEDA Sulut tidak ada pengadaan mobil di tahun 2023.
Mirisnya lagi Tuuk menemukan alokasi anggaran untuk service kendaraan sangat besar, bahkan lebih mahal dari harga mobil.
Menanggapi itu, Sekprov Praseno Hadi mengatakan bahwa telah dikaji mana yang betul-betul prioritas dan diutamakan.
“Sesuai dengan instruksi presiden untuk tahun depan diupayakan ada kendaraan listrik yang sudah bisa dibeli, karena itu betul-betul prioritas. Yang tidak prioritas nanti kita kaji kembali,” terang Sekprov.
(jane)
