MANADO Kabarpost.com – Masa reses I ke 44 Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sejak tanggal 21 hingga 26 Maret 2022 selesai dilaksanakan.
Adapun di masa reses tersebut, para Legislator wajib kembali ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing guna menyerap aspirasi masyarakat.
Seperti pelaksanaan reses Ketua Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus Andi Silangen (FAS) SpB KBD, bertemu dengan konstituennya di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro (Sitaro). Tepatnya di Kampung Lahopang Kecamatan Siau Timur dan Kecamatan Siau Barat.
Aspirasi diterima legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Sitaro,Sangihe,Talaud dalam reses tersebut. Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, berbagai sektor jadi perhatian.
Dimulai dari infrastruktur. Diungkapkan Silangen, masyarakat meminta pembangunan jalan akses ke bandara.
“Ini tentu akan jadi perhatian kami. Karena akses ke bandara sangat penting,” jelas Silangen. Selanjutnya, masyarakat menyinggung normalisasi sungai dan talud pengaman bantaran sungai. “Aspirasi ini akan diteruskan ke instansi teknis,” tambahnya.
Di samping talud dan normalisasi sungai sektor pendidikan juga diterima sebagai aspirasi. Yakni mengenai sarana dan prasarana pendidikan SMA dan SMK di Siau.
“Sesuai kewenangan SMA dan SMK berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi. Tentu akan saya sampaikan ke Dinas Pendidikan,” tukasnya. Masalah lain yang muncul yakni BBM serta jaringan telekomunikasi. “Semua aspirasi yang masuk sudah saya catat. Dan akan dimasukkan ke SIPD juga bakal saya perjuangkan sesuai dengan tugas DPRD provinsi,” kunci Silangen.
Sama halnya juga dalam kegiatan Reses dari Wakil Ketua DPRD Sulut, Viktor Mailangkay Selasa (22/3/2022) di Kelurahan Kairagi II Manadomasyarakat mempertanyakan mengenai penerangan, drainase, kerusakan jalan, sampah, dan distribusi sampah.
“Menjadi usulan kami adalah jalan menuju perkuburan Kairagi II. Tepatnya, lingkungan VII hingga saat ini belum diperhatikan. Dahulunya, jalan tersebut diaspal halua dan saat ini sudah terbongkar, jadi jika ada mobil Ambulance tidak bisa terus masuk hingga perkuburan, dikarenakan sudah ada mobil ambulance yang pecah bannya,” jelas Kepala Lingkungan VII, Sem Hontong.
“Kedua, jalan menuju perkuburan tersebut ada drainasenya, yang lalu saya sudah menghubungi perkim. Tetapi, jawabnya itu tanggungjawab PUPR Sulut. Mohon ini diperhatikan,” ungkap Hontong.
Ia pun menambahkan, jika drainasenya dibuat dalamnya 1 meter lebih, dan panjangnya 500 meter. “Saya mengusulkan karena di situ banyak rumah warga, jika hujan dan drainasenya tidak teratur maka membuat dapur warga longsor. Kemarin, sudah ada rumah warga yang roboh akibat air,” ujarnya.
Senanda dengan rekannya, Dewi Waney Kepala Lingkungan III angkat bicara. “Saya ingin meminta dipasangkan titik lampu disetiap lingkungan, di lingkungan 3 itu ada 13 penerangan jalan umum (PJU, yang jadi itu hanya 7. 4 mata lampu di jalan AA Maramis, dan 3 lainnya ada di jalan lingkungan. Disitu, ada 3 lorong yakni Aer Matea, Lorong Kaiwatu, dan Bolivard, dan ketiga lorong ini hanya ada satu titik mata lampu yang menyala, padahal disana banyak warga,” tuturnya. “Sedangkan sensus PJU ada sekitar 7, mungkin ada proyeknya tetapi bahanya tidak ada,” imbuhnya.
Begitu juga dengan Personil Dapil Minsel Mitra, Stella Runtuwene melaksanakan Reses di Desa Mopolo Esa Kabupaten Minahasa Selatan Selasa (22/3/2022) menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya
Persoalan yang sangat mendesak disampaikan masyarakat Mopolo Esa kepada Politisi Partai Nasdem ini terkait ruas jalan Mopolo-Powalutan yang sangat rawan bencana tanah longsor khususnya di titik Walepongkor.
Person Pendong warga setempat berharap politisi Partai NasDem ini memperjuangkan anggaran untuk pemantapan ruas jalan penghubung dua kabupaten Minsel-Mitra tersebut ke Pemerintah Provinsi.
Perwakilan warga lainnya Nober Tampemawa juga berharap ketegasan Pemerintah untuk menutup secara permanen aktifitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di lokasi Walepongkor.
Tampemawa mengatakan, dampak dari aktifitas tambang ilegal tersebut menjadi penyebab utama terjadinya longsor mengakibatkan ruas jalan Mopolo – Powalutan tidak bisa dilalui kendaraan bermotor.
Parahnya lagi dampak dari longsor tersebut berimbas terjadinya banjir bandang yang menimpa puluhan rumah warga Mopolo Esa yang terjadi awal Maret lalu.
Menanggapi aspirasi masyarakat, Runtuwene berjanji akan memperjuangkan hal tersebut melalui instansi terkait apalagi menyangkut masalah infrastruktur yang merupakan domain komisi III.
Sementara itu dalam Reses dari Anggota DPRD Sulut, Henry Walukow di Desa Warisa Kecamatan Talawaan. Henry Walukow. Personil Komisi I bidang Hukum dan Pemerintahan ini menggelar dialog bersama Hukum Tua dan Perangkat desa guna mendengarkan aspirasi yang menjadi harapan masyarakat.
“Reses kalii ini digelar berbeda, selain masih pandemi juga tidak menggunakan anggaran Makan Minum dan Sewa tempat, namun lebih efekrif karena yang disampaikan adalah hasil musrembangdes yang sudah terdokumentasi,” ungkap Walukow.
Meski demikian politisi Partai Demokrat ini sebelum menggelar reses di Desa Warisa juga telah bertemu dengan masyarakat di Desa Wusa dan Winetin dimana aspirasi yang berhasil dijaring yakni terkait sarana dan prasarana jalan masuk bandara samratulangi, juga ada satu jalan yang masuk Wilayah Minut dan Kota Manado satus jalan Provinsi yang sampai saat ini tidak diperhatikan.”Pemerintah harus segera memperhatikan infrastruktur yang ada ditengah masyarakat karena ini juga menjadi keberhasilan pemerintahan OD-SK,” tutur Walukow.
Adapun Anggota DPRD Sulut Dapil Minut Bitung, Berty Kapojos yang di selenggarakan di Desa Warukapas Kecamatan Dimembe Minut pada kamis (24/3/22).
Kegiatan yang di hadiri aparat desa setempat serta beberapa orang warga masyarakat tersebut menyeruak aspirasi perbaikan jalan yang ada di desa tersebut total sepanjang 4,5 kilometer.
Menanggapi hal ini Berty Kapojos mengatakan akan menampung aspirasi serta mengupayakan agar segera terealisasi.
“Akan kami tampung aspirasi ini dan tentunya untuk jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten akan kami koordinasikan dan ruas jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi akan kami kawal hingga realisasi”.
(advetorial)
